Trias Politika merupakan konsep
pemerintahan yang kini banyak dianut diberbagai negara di berbagai belahan
dunia. Konsep dasarnya adalah, kekuasaan di suatu negara tidak boleh
dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah di
lembaga-lembaga negara yang berbeda.
Trias Politika yang kini banyak diterapkan
adalah, pemisahan kekuasaan kepada tiga lembaga berbeda , antara lain:
Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Legislatif adalah lembaga untuk membuat
undang-undang; Eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang; dan
Yudikatif adalah lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan dan negara secara
keseluruhan, menginterpretasikan undang-undang jika ada sengketa, serta
menjatuhkan sanksi bagi lembaga ataupun perseorangan manapun yang melanggar
undang-undang.
Dengan terpisahnya 3 kewenangan di 3
lembaga yang berbeda tersebut, diharapkan jalannya pemerintahan negara tidak
timpang, terhindar dari korupsi pemerintahan oleh satu lembaga, dan akan
memunculkan mekanisme check and balances (saling koreksi, saling
mengimbangi). Kendatipun demikian, jalannya Trias Politika di tiap negara tidak
selamanya mulus atau tanpa halangan.
Dalam pembahasan kali ini saya akan
memberikan gambaran mengenai dua pemikiran intelektual Eropa yang berpengaruh
atas konsep Trias Politika. Pertama adalah John Locke yang berasal dari
Inggris, sementara yang kedua adalah Montesquieu, dari Perancis.
John Locke (1632-1704)
Pemikiran John Locke mengenai Trias
Politika ada di dalam Magnum Opus (karya besar) yang ia tulis dan berjudul Two
Treatises of Government yang terbit tahun 1690. Dalam karyanya tersebut, Locke
menyebut bahwa fitrah dasar manusia adalah “bekerja (mengubah alam dengan
keringat sendiri)” dan “memiliki milik (property).” Oleh sebab itu, negara yang
baik harus dapat melindungi manusia yang bekerja dan juga melindungi milik
setiap orang yang diperoleh berdasarkan hasil pekerjaannya tersebut. Mengapa
Locke menulis sedemikian pentingnya masalah kerja ini ?
Dalam masa ketika Locke hidup, milik
setiap orang, utamanya bangsawan, berada dalam posisi rentan ketika diperhadapkan
dengan raja. Seringkali raja secara sewenang-wenang melakukan akuisisi atas
milik para bangsawan dengan dalih beraneka ragam. Sebab itu, tidak mengherankan
kalangan bangsawan kadang melakukan perang dengan raja akibat persengkataan
milik ini, misalnya peternakan, tanah, maupun kastil.
Negara ada dengan tujuan utama
melindungi milik pribadi dari serangan individu lain, demikian tujuan negara
versi Locke. Untuk memenuhi tujuan tersebut, perlu adanya kekuasaan terpisah,
kekuasaan yang tidak melulu di tangan seorang raja/ratu. Menurut Locke,
kekuasaan yang harus dipisah tersebut adalah Legislatif, Eksekutif dan
Federatif
Kekuasaan Legislatif adalah
kekuasaan untuk membuat undang-undang. Hal penting yang harus dibuat di dalam
undang-undang adalah bahwa masyarakat ingin menikmati miliknya secara damai.
Untuk situasi ‘damai’ tersebut perlu terbit undang-undang yang mengaturnya.
Namun, bagi John Locke, masyarakat yang dimaksudkannya bukanlah masyarakat
secara umum melainkan kaum bangsawan. Rakyat jelata tidak masuk ke dalam
kategori stuktur masyarakat yang dibela olehnya. Perwakilan rakyat versi Locke
adalah perwakilan kaum bangsawan untuk berhadapan dengan raja/ratu Inggris.
Eksekutif adalah kekuasaan untuk
melaksanakan amanat undang-undang. Dalam hal ini kekuasaan Eksekutif berada di
tangan raja/ratu Inggris. Kaum bangsawan tidak melaksanakan sendiri
undang-undang yang mereka buat, melainkan diserahkan ke tangan raja/ratu.
Federatif adalah kekuasaan menjalin
hubungan dengan negara-negara atau kerajaan-kerajaan lain. Kekuasaan ini mirip
dengan Departemen Luar Negara di masa kini. Kekuasaan ini antara lain untuk
membangun liga perang, aliansi politik luar negeri, menyatakan perang dan
damai, pengangkatan duta besar, dan sejenisnya. Kekuasaan ini oleh sebab alasan
kepraktisan, diserahkan kepada raja/ratu Inggris, sebagai kekuasaan eksekutif.
Dari pemikiran politik John Locke
dapat ditarik satu simpulan, bahwa dari 3 kekuasaan yang dipisah, 2 berada di
tangan raja/ratu dan 1 berada di tangan kaum bangsawan. Pemikiran Locke ini
belum sepenuhnya sesuai dengan pengertian Trias Politika di masa kini.
Pemikiran Locke kemudian disempurkan oleh rekan Perancisnya, Montesquieu.
Montesquieu (1689-1755)
Montesqueieu (nama aslinya Baron
Secondat de Montesquieu) mengajukan pemikiran politiknya setelah membaca karya
John Locke. Buah pemikirannya termuat di dalam magnum opusnya, Spirits of the
Laws, yang terbit tahun 1748.
Sehubungan dengan konsep pemisahan
kekuasaan, Montesquieu menulis sebagai berikut : “Dalam tiap pemerintahan ada
tiga macam kekuasaan: kekuasaan legislatif; kekuasaan eksekutif, mengenai
hal-hal yang berkenan dengan dengan hukum antara bangsa; dan kekuasan yudikatif
yang mengenai hal-hal yang bergantung pada hukum sipil.
Dengan kekuasaan pertama, penguasa
atau magistrat mengeluarkan hukum yang telah dikeluarkan. Dengan kekuasaan
kedua, ia membuat damai atau perang, mengutus atau menerima duta, menetapkan
keamanan umum dan mempersiapkan untuk melawan invasi. Dengan kekuasaan ketiga,
ia menghukum penjahat, atau memutuskan pertikaian antar individu-individu. Yang
akhir ini kita sebut kekuasaan yudikatif, yang lain kekuasaan eksekutif
negara.”
Dengan demikian, konsep Trias
Politika yang banyak diacu oleh negara-negara di dunia saat ini adalah Konsep
yang berasal dari pemikir Perancis ini. Namun, konsep ini terus mengalami
persaingan dengan konsep-konsep kekuasaan lain semisal Kekuasaan Dinasti (Arab
Saudi), Wilayatul Faqih (Iran), Diktatur Proletariat (Korea Utara, Cina, Kuba).
Fungsi-fungsi Kekuasaan Legislatif
Legislatif adalah struktur politik
yang fungsinya membuat undang-undang. Di masa kini, lembaga tersebut disebut
dengan Dewan Perwakilan Rakyat (Indonesia), House of Representative (Amerika
Serikat), ataupun House of Common (Inggris). Lembaga-lembaga ini dipilih melalui
mekanisme pemilihan umum yang diadakan secara periodik dan berasal dari
partai-partai politik.
Melalui apa yang dapat kami
ikhtisarkan dari karya Michael G. Roskin, et.al, termaktub beberapa fungsi dari
kekuasaan legislatif sebagai berikut : Lawmaking, Constituency Work,
Supervision and Critism Government, Education, dan Representation.
Lawmaking adalah fungsi membuat undang-undang. Di Indonesia,
undang-undang yang dikenal adalah Undang-undang Ketenagakerjaan, Undang-undang
Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Guru Dosen, Undang-undang Penanaman
Modal, dan sebagainya. Undang-undang ini dibuat oleh DPR setelah memperhatikan
masukan dari level masyarakat.
Constituency Work adalah fungsi badan legislatif untuk bekerja bagi para
pemilihnya. Seorang anggota DPR/legislatif biasanya mewakili antara 100.000 s/d
400.000 orang di Indnesia. Tentu saja, orang yang terpilih tersebut mengemban
amanat yang sedemikian besar dari sedemikian banyak orang. Sebab itu, penting
bagi seorang anggota DPR untuk melaksanakan amanat, yang harus ia suarakan di
setiap kesempatan saat ia bekerja sebagai anggota dewan. Berat bukan ?
Supervision and Critism of
Government, berarti fungsi legislatif untuk
mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang oleh presiden/perdana menteri, dan
segera mengkritiknya jika terjadi ketidaksesuaian. Dalam menjalankan fungsi
ini, DPR melakukannya melalui acara dengar pendapat, interpelasi, angket,
maupun mengeluarkan mosi kepada presiden/perdana menteri.
Education adalah fungsi DPR untuk memberikan pendidikan politik yang
baik kepada masyarakat. Anggota DPR harus memberi contoh bahwa mereka adalah
sekadar wakil rakyat yang harus menjaga amanat dari para pemilihnya. Mereka
harus selalu memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai bagaimana cara
melaksanakan kehidupan bernegara yang baik. Sebab, hampir setiap saat media
massa meliput tindak-tanduk mereka, baik melalui layar televisi, surat kabar,
ataupun internet.
Representation, merupakan fungsi dari anggota legislatif untuk mewakili
pemilih. Seperti telah disebutkan, di Indonesia, seorang anggota dewan dipilih
oleh sekitar 300.000 orang pemilih. Nah, ke-300.000 orang tersebut harus ia
wakili kepentingannya di dalam konteks negara. Ini didasarkan oleh konsep
demokrasi perwakilan. Tidak bisa kita bayangkan jika konsep demokrasi langsung
yang diterapkan, gedung DPR akan penuh sesak dengan 300.000 orang yang datang
setiap hari ke Senayan. Bisa-bisa hancur gedung itu. Masalah yang muncul
adalah, anggota dewan ini masih banyak yang kurang peka terhadap kepentingan para
pemilihnya. Ini bisa kita lihat dari masih banyaknya demonstrasi-demonstrasi
yang muncul di aneka isu politik.
Fungsi-fungsi Kekuasaan Eksekutif
Eksekutif adalah kekuasaaan untuk
melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh Legislatif. Fungsi-fungsi kekuasaan
eksekutif ini garis besarnya adalah : Chief of state, Head of government, Party
chief, Commander in chief, Chief diplomat, Dispenser of appointments, dan Chief
legislators.
Eksekutif di era modern negara
biasanya diduduki oleh Presiden atau Perdana Menteri. Chief of State artinya
kepala negara, jadi seorang Presiden atau Perdana Menteri merupakan kepada
suatu negara, simbol suatu negara. Apapun tindakan seorang Presiden atau
Perdana Menteri, berarti tindakan dari negara yang bersangkutan. Fungsi sebagai
kepala negara ini misalnya dibuktikan dengan memimpin upacara, peresmian suatu
kegiatan, penerimaan duta besar, penyelesaian konflik, dan sejenisnya.
Head of Government, artinya adalah kepala pemerintahan. Presiden atau Perdana
Menteri yang melakukan kegiatan eksekutif sehari-hari. Misalnya mengangkat
menteri-menteri, menjalin perjanjian dengan negara lain, terlibat dalam
keanggotaan suatu lembaga internasional, menandatangi surat hutang dan
pembayarannya dari lembaga donor, dan sejenisnya. Di dalam tiap negara,
terkadang terjadi pemisahaan fungsi antara kepala negara dengan kepala
pemerintahan.
Di Inggris, kepala negara dipegang
oleh Ratu Inggris, demikian pula di Jepang. Di kedua negara tersebut kepala
pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Di Indonesia ataupun Amerika
Serikat, kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh Presiden.
Party Chief berarti seorang kepala eksekutif sekaligus juga merupakan
kepala dari suatu partai yang menang pemilu. Fungsi sebagai ketua partai ini
lebih mengemuka di suatu negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer.
Di dalam sistem parlementer, kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri
yang berasal dari partai yang menang pemilu.
Namun, di negara yang menganut
sistem pemerintahan presidensil terkadang tidak berlaku kaku demikian. Di masa
pemerintahan Gus Dur (di Indonesia) menunjukkan hal tersebut. Gus Dur berasal
dari partai yang hanya memenangkan 9% suara di Pemilu 1999, tetapi ia menjadi
presiden. Selain itu, di sistem pemerintahan parlementer, terdapat hubungan
yang sangat kuat antara eksekutif dan legislatif oleh sebab seorang eksekutif
dipilih dari komposisi hasil suara partai dalam pemilu. Di sistem presidensil,
pemilu untuk memilih anggota dewan dan untuk memilih presiden terpisah.
Commander in Chief adalah fungsi mengepalai angkatan bersenjata. Presiden atau
perdana menteri adalah pimpinan tertinggi angkatan bersenjata. Seorang presiden
atau perdana menteri, meskipun tidak memiliki latar belakang militer memiliki
peran ini. Namun, terkadang terdapat pergesekan dengan pihak militer jika yang
menjadi presiden ataupun perdana menteri adalah orang bukan kalangan militer.
Sekali lagi, ini pernah terjadi di
era Gus Dur, di mana banyak instruksi-instruksinya kepada pihak militer tidak
digubris pihak yang terakhir, terutama di masa kerusuhan sektarian (agama) yang
banyak terjadi di masa pemerintahannya.
Chief Diplomat, merupakan fungsi eksekutif untuk mengepalai duta-duta
besar yang tersebar di perwakilan negara di seluruh dunia. Dalam pemikiran
trias politika John Locke, termaktub kekuasaan federatif, kekuasaan untuk
menjalin hubungan dengan negara lain. Demikian pula di konteks aplikasi kekuasaan
eksekutif saat ini. Eksekutif adalah pihak yang mengangkat duta besar untuk
beroperasi di negara sahabat, juga menerima duta besar dari negara lain.
Dispenser of Appointment merupakan fungsi eksekutif untuk menandatangani perjanjian
dengan negara lain atau lembaga internasional. Dalam fungsi ini, penandatangan
dilakukan oleh presiden, menteri luar negeri, ataupun anggota-anggota kabinet
yang lain, yang diangkat oleh presiden atau perdana menteri.
Chief Legislation, adalah fungsi eksekutif untuk mempromosikan diterbitkannya
suatu undang-undang. Meskipun kekuasaan membuat undang-undang berada di tangan
DPR, tetapi di dalam sistem tata negara dimungkinkan lembaga eksekutif mempromosikan
diterbitkannya suatu undang-undang oleh sebab tantangan riil dalam implementasi
suatu undang-undang banyak ditemui oleh pihak yang sehari-hari melaksanakan
undang-undang tersebut.
Fungsi-fungsi Kekuasaan Yudikatif
Kekuasaan Yudikatif berwenang menafsirkan
isi undang-undang maupun memberi sanksi atas setiap pelanggaran atasnya.
Fungsi-fungsi Yudikatif yang bisa dispesifikasikan kedalam daftar masalah hukum
berikut :
- Criminal Law penyelesaiannya
biasanya dipegang oleh pengadilan pidana yang di Indonesia sifatnya berjenjang,
dari Pengadilan Negeri (tingkat kabupaten), Pengadilan Tinggi (tingkat
provinsi, dan Mahkamah Agung (tingkat nasional).
- Civil law juga biasanya diselesaikan di Pengadilan Negeri, tetapi khusus umat
Islam biasanya dipegang oleh Pengadilan Agama.
- Constitution Law kini penyelesaiannya ditempati oleh Mahkamah Konstitusi.
Jika individu, kelompok, lembaga-lembaga negara mempersoalkan suatu
undang-undang atau keputusan, upaya penyelesaian sengketanya dilakukan di
Mahkamah Konstitusi.
- Administrative Law penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara,
biasanya kasus-kasus sengketa tanah, sertifikasi, dan sejenisnya. Sementara
itu,
- International Law tidak diselesaikan oleh badan yudikatif di bawah kendali
suatu negara melainkan atas nama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
